KABUPATEN CIREBON -, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, melakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-wilayah Kabupaten Cirebon, Senin (20/6/2022) bertempat di Hotel Sutan Raja Cirebon. Berbagai komunitas yang selama ini aktif memberikan informasi, diajak bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna memberikan informasi kepada masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Cirebon Drs. H. Imron M.Ag didampingi Kadiskominfo, Nanan Abdul Manan S.STP M.Si sebagai moderator. Adapun narasumbernya sendiri adalah Ketua KIM Jawa Barat Deni Sonjaya S.Text, Kepala RRI Raden M. Yusridarto S.Sos M.I.Kom dan Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon Tri Adi Riyanto.
Bupati Cirebon mengakui keberadaan KIM ini sangat diperlukan. Dengan gaya masing-masing, bupati menyebut KIM dapat ikut serta menyebarluaskan informasi, terutama program pemerintah kepada masyarakat. "Keberadaan KIM juga kita butuhkan untuk menyerap informasi yang terjadi di masyarakat. Mari kita terus bersinergi, agar informasi yang diterima masyarakat bisa sesuai," ujar Imron.
Dikatakannya juga, di era keterbukaan informasi saat ini, perlu koordinasi antara pemerintah dan KIM dalam menangkal hoax. Karena, bupati menilai hoax dapat merusak kondusifitas masyarakat.
"Maka dari itu, pemerintah juga membutuhkan pihak lain untuk sama-sama menangkal hoax yang berkembang. Kami harap, KIM juga dapat berkontribusi dalam beberapa program yang dimiliki pemerintah," tambah bupati.
Ketua KIM Jawa Barat, Deni Sonjaya juga menyebut, saat ini KIM memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan saat pembentukan tahun 2010 lalu. Perbedaannya, terang Deni, saat ini KIM sudah bekerja sama dengan pemerintah.
"Awalnya, KIM hanya bekerja sama dengan Kominfo saja. Namun saat ini, KIM sudah berkolaborasi dengan pemerintah secara umum, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat luas terutama untuk masyarakat," ujar Deni.
Deni juga mengakui, komunikasi dan kolaborasi menjadi modal utama KIM dalam bersinergi dengan pemerintah. "Kita juga berharap, pemerintah dapat terbuka kepada KIM dalam setiap programnya. Tujuannya tak lain, agar program yang sudah dicanangkan pemerintah bisa tersampaikan kepada masyarakat," tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon menegaskan, pihaknya akan terus berupaya agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi Pemkab Cirebon lebih maksimal. Maksudnya, penyampaian program setiap instansi akan dilakukan oleh PPID. "Dengan begitu, informasi apapun terkait program pemerintah dapat tersampaikan melalui PPID," singkatnya.(DISKOMINFO)
