KABUPATEN CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut baik pemberitaan terkait pengentasan kemiskinan yang dianggap kurang maksimal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd menyebutkan, semua masukan akan dijadikan bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik.
Dijelaskan Hilmy, selama ini ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar perbedaan pandangan terhadap program pengentasan kemiskinan.
Salah satu masalah dasar adalah terkait data yang dimiliki setiap instansi. Ia menjelaskan, masih ada perbedaan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemkab Cirebon dengan pihak lainnya.
“Dalam kesempatan ini, yang terpenting, semua masukan termasuk pemberitaan terkait penanganan kemiskinan ini akan kita jadikan bahan evaluasi terutama bagi internal Pemkab Cirebon sendiri,” ujar Hilmy.
“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan informasi kepada kami,” lanjut Hilmy, Rabu (30/8/2023).
Lebih jauh, Hilmy juga menyampaikan, Pemkab Cirebon akan melakukan komunikasi dengan Korsupgah KPK dan Kementerian Dalam Negeri terkait penanganan kemiskinan yang sesuai, termasuk data maupun kategori kemiskinan itu sendiri dengan Kementerian Sosial.
“Kategori kemiskinan itu kan ada miskin ekstrim, miskin biasa dan ada apalagi namanya, nanti kami komunikasikan dengan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial," ungkap Hilmy.
"Kami juga akan meminta pihak internal kami, seperti Bappelitbangda, Inspektorat maupun Dinas Sosial untuk menyelaraskan data yang dimiliki dengan data yang dimiliki instansi atas. Siapa tahu, ada kesalahan teknis yang kami lakukan, sehingga menjadikan data itu berbeda,” tambahnya.
Disinggung mengenai angka dalam anggaran penanganan kemiskinan, Hilmy sebut dirinya tidak mengetahui secara pasti. Namun, ia menyebut, sudah ada beberapa program yang dijalankan Pemkab Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri.
“Soal angka pasti saya tidak berani menyebutkan, karena khawatir salah. Tapi intinya, Pemkab Cirebon sudah menggelontorkan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan Rutilahu, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, bantuan bagi warga terdampak pandemi, dan beberapa program lainnya, termasuk iuran JKN bagi masyarakat,” terangnya.
Di akhir, Hilmy berpendapat dengan program yang dijalankan, sudah berhasil menekan angka masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Cirebon.
“Sekali lagi, pernyataan ini bukan bantahan atas pemberitaan yang beredar, tetapi kami coba menyelaraskan saja. Kami akan lebih fokus lagi dalam program pengentasan kemiskinan ini,” tutupnya. (DISKOMINFO)
