KABUPATEN CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon cepat tanggap, ketika mendengar ada beberapa kepala keluarga di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon meninjau langsung kondisi masyarakat yang ada di Blok Gondang Sari, Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Kamis (1/2/2024).

 

"Saya merasa prihatin, mendengar adanya rumah yang ditempati beberapa kepala keluarga. Maka kami turun langsung membantu, mulai dari sembako dan lainnya. Juga akan kita bantu program jambanisasinya," kata Imron usai meninjau rumah salah satu warga bernama Abu Bakar.

 

Menurut Imron, di rumah Abu Bakar ini, tidak ada sama sekali kamar mandi atau jamban. Usai melakukan peninjauan, pihaknya berharap dinas terkait untuk segera membantu membangunkan jamban, agar penghuni di tiga rumah yang dikunjungi ini bisa BAB pada tempatnya, tidak lagi di sungai. 

 

"Dari sisi rumah, karena ini kategori rumah tidak layak huni (rutilahu), maka kitapun akan bantu. Dari sisi pendidikan juga akan kita bantu. Tapi, kami berharap kepada orangtuanya, untuk membujuk supaya anaknya mau sekolah. Kalau masalah biaya, nanti digratiskan oleh pemerintah," jelas Imron.

 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra. Indra Fitriani, M.M., menambahkan, ada tiga rumah yang dikunjungi. Dan ketiganya, memang betul tidak mempunyai jamban keluarga.

 

Sehingga Pak Bupati, lanjutnya, menginstruksikan kepadanya agar segera membuatkan jamban keluarganya. 

 

"Dan ada satu rumah, yang anaknya belum mau sekolah. Tapi, setelah kita tanyakan, ternyata anak tersebut sebenarnya ingin sekolah, namun karena ada masalah gangguan penglihatan dan anak ini inginnya sekolah bersama-sama dengan adiknya," kata Fitri, sapaan akrabnya. 

 

Dengan hal ini, tentunya lanjut Fitri, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan dinas terkait, yaitu dinas pendidikan. 

 

"Di keluarga inipun, sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga mau tidak mau anak ini harus sekolah," tambahnya.

 

Karena itu, masih kata Fitri, pihaknya mengimbau kepada orangtua, supaya membantu dan membujuk agar anak-anak ini mau sekolah. 

 

"Juga, kalau satu rumah yang dihuni delapan jiwa dan lima jiwa itu, rutilahunya akan kita ajukan ke Baznas," pungkasnya. (DISKOMINFO)