KABUPATEN CIREBON -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menerima kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi VIII DPR RI di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (14/3/2024).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan BNPB untuk korban bencana banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.
"Alhamdullilah, kita mendapatkan bantuan dari Kemensos dan BNPB untuk penanganan pascabanjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon. Ini juga berkat bantuan dari Anggota Komisi VIII DPR RI," kata Imron.
Imron menjelaskan, seperti diketahui, di Kabupaten Cirebon telah terjadi bencana banjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon yang melanda 37 desa dari sembilan kecamatan.
"Banjir yang melanda wilayah timur berdampak pada 35.720 kepala keluarga, 160.414 jiwa dan 42.617 unit rumah, sarana pendidikan, ibadah kesehatan serta ribuan hektare sawah yang terendam banjir," jelasnya.
Ia mengungkapkan, penanggulangan bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders. Namun, dalam mengantisipasi setiap bencana, agar tidak menimbulkan kerugian materil, tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
"Karena selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peranan penting untuk ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Sehingga, mampu menciptakan rasa aman, meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana," lanjutnya.
Selain itu, kata Imron, upaya pemerintah melalui BPBD sebagai leading sector, untuk melakukan tindakan cepat dalam penanganan banjir dan longsor telah dilakukan, agar senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak.
"Diperlukan sinergitas semua pihak dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Cirebon," imbaunya.
Di tempat yang sama, Pimpinan rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A menyebut ini sebagai komitmen dari Komisi VIII, untuk memberikan bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Cirebon dengan menggandeng Kemensos dan BNPB.
"Apa yang sudah kami putuskan di Komisi VIII DPR RI, untuk bisa dikerjakan oleh Kemensos dan BNPB, dan apa yang bisa diberikan untuk Kabupaten Cirebon sebagai kawasan yang terdampak bencana alam, maupun bencana sosial," ujarnya.
Ia pun berharap dalam kunjungan ini, pihaknya bisa mendapat laporan tentang bantuan apa yang dibutuhkan para korban di Kabupaten Cirebon.
"Nanti masukan-masukan terkait permasalahan bencana di Kabupaten Cirebon yang sering terjadi, akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Ibu Mensos dan Kepala BNPB," katanya
Lebih lanjut, permasalahan bencana banjir di Kabupaten Cirebon sering berulang, sehingga perlu keseriusan dan solusi mendasar untuk menanganinya.
"Solusi mendasar perlu dilakukan melalui kebersamaan antara Pemkab, Pemprov, DPRD Kabupaten dan Provinsi, DPR RI dan Pemerintah Pusat serta Kemensos," sambungnya.
"Kalau ini bisa dilakukan satu kolaborasi, maka beragam hal, seperti bendungan, embung, itu akan bisa diwujudkan. Tapi yang penting ketika terjadi bencana, maka bantuan sosial segera bisa diberikan," tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina, A.Md., S.T. mengatakan, pihaknya memberikan bantuan bersama mitra BNPB dan Kementerian Sosial untuk korban bencana banjir di Kabupaten Cirebon.
"Saya berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa menyalurkan semua bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak, karena bantuannya begitu banyak," ujar Selly.
"Dari Kemensos menggelontorkan bantuan sebesar Rp49 miliar lebih dan bantuan dari BNPB sebesar Rp1 miliar lebih. Semoga bantuan tersebut bisa mengatasi permasalahan di wilayah Kabupaten Cirebon," pungkasnya. (DISKOMINFO)
